perbup tentang pengelolaan aset desa. Instruksi Menteri Dalam Negeri. perbup tentang pengelolaan aset desa

88 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa; Peraturan Bupati Lebak 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pencairan Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati No. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa; Undang. T. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan ketentuan administrasi : a. 19, TBD No. Judul. ABSTRAK: a. Pengelolaan Aset Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa terdiri dari 51 Pasal dan 8 Bab, yaitu (1) Ketentuan Umum, (2) Pengelolaan, (3) Tukar Menukar, (4) Pembinaan. PENGELOLAAN ASET KALURAHAN. Ketentuan dalam Pasal 37 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat baru yaitu ayat (1a) ; 3. E. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang. Tipe Dokumen. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 16. Langsung ketik kata kunci spesifik yang Anda cari misal “DESA” atau “PDAM” pada kotak pencarian dibawah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; b. Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Peraturan Perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah dan. Halaman ini telah diakses 610 kali ABSTRAK PERATURAN. - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU No. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito Timur. Tema. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN ASET DESA. E. Bandung Barat No. 2019. Lumajang No 8 Tahun 2021; Perbup Lumajang No 7 Tahun 2017. Ditetapkan Tanggal. desa - aset - pengelolaan. 33 Tahun 2003; - UU No. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR : 103 Tahun 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI,. SUrat Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Selain itu diatur tentang Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini. E. Indonesia, Kabupaten Lombok Timur. File Dokumen: Attachment Size; 2022Pb1906055. pengadaan; c. DETAIL. BANGLI. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. ABSTRAK:. PENGELOLAAN-ASET-DESA. U. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 12 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun Dipindai dengan CamScanner . 30 Tahun 2014, PP. Bentuk. BLT Dana Desa Rp300. Tempat Penetapan. 2019. c:users10desktoppengelolaan aset desaperbup 194 tahun 2020. pembinaan. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (413) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara. tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50% (2) 50% menganggap dokumen ini bermanfaat (2 suara) 1K tayangan 24 halaman. go. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi di desa, maka aset desa perlu dikelola dengan benar, transparan, efisien dan bertanggungjawab agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 7. Bagian. T. pengadaan aset desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022. Pembiayaan; 6. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. PENGELOLAAN – ASET – DESA . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/797 /418. STATUS PERATURAN. No. 7. penjualan selain tanah dan/atau bangunan; 6. pengawas. meningkatkan perekonomian Desa; b. kwitansi penerimaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 10. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang memerlukan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja desa, maka agar. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun. 27. Nomor. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasl 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; UU No 28 Th 1959, UU No 17 Th 2003, UU No 15 Th 2004,. Judul. bahwa agar dalam pengelolaan kekayaan desa dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Aset Desa; b. a. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; c. 2017. PENGELOLAAN-ASET-DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). 000 2022 Cair Lagi, Segera Daftar dan Cek Penerima di sid. jenis aset desa; 3. 2, BD. 12 Mei 2021 Diundangkan Tanggal. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (3) diubah; 2. Pedoman Pengelolaan Aset Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. U. 2010 tentang Desa Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018FILE-FILE PERATURAN. Ditetapkan Tanggal. Peraturan. Undang-Undang. Peraturan Perundang-undangan. Judul. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan. 73, LD. 2022. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Pedoman Media Siber. Tipe Dokumen. aset lainnya milik Kampung. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. no nama berkas ukuran status download; 1: peraturan bupati ciamis nomor 53 tahun 2021 tentang pengelolaan aset desa : 680 kb : aktif : download: produk hukum daerah terbaru. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah. bahwa agar dalam pengelolaan kekayaan desa dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Aset Desa; b. TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : a. 2017/NO. PERBUP ini mengatur tentang Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pembiayaan Aset Desa. Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum,. Indonesia, Kabupaten Paser. Close. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa serta ketentuan BAB III Pasal 3 huruf d Peraturan Desa Tegalsari Nomor 2 tahun 2019. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D); dihapus. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 2. ABSTRAK PERATURAN. Perebutan aset sumberdaya desa sudah terjadi semenjak pra-kolonialisme. Indonesia, Kabupaten Morowali Utara. PERBUP No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 1 Tahun 2016; Sumber : BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 2. pdf. Desa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang. Tempat Penetapan DI MANGUPURA Tanggal Penetapan 27 August 2021 Tanggal Pengundangan 27 August 2021 Subjek PENGELOLAAN ASET DESA. Indonesia, Kabupaten Kaur. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelola Aset Desa. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KEBUMEN , Menimbang : b ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa ; Mengingat : 1. 2017. U. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 9. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Permendagri No. 6 Tahun 2014, UU No. 2022/No. U. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata. Nomor Peraturan. Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan, tukar menukar, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan b. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Bupati. ABSTRAK: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemkab Banjarnegara telah menerbitkan Perbup. ABSTRAK:. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOJO UNA-UNA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA. Tema. Preview. Dasar hukum peraturan ini adalah. PERMENDAGRI No. bahwa dalam rangka pelaksanaan ganti rugi tukar menukar aset Desa berupa tanah yang terdapat selisih sisa uang, diperlukan. 17. CATATAN: Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis-Jenis Aset Desa; Pengelolaan Aset Desa; Tukar Menukar; Alih Fungsi; Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan Pengelolaan Aset Desa; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: 2016: Usul Bupati: diluncurkan ke Propemperda Tahun 2017. doc bupati malang provinsi jawa timur peraturan bupati malang nomor 194 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati malang nomor 24 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malang,Pada peraturan bupati ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: a. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 14. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota; 1. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11); 16. c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa serta ketentuan BAB III Pasal 3 ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. pengamanan. 2022/No. ABSTRAK: Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta dalam rangka mengoptimalkan aset desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu. E. pengelolaan; 4. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. ABSTRAK: Dasar pertimbangan: Dasar hukum: Materi pokok: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pengelolaan Aset Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ABSTRAK: bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. ruang lingkup pengelolaan aset desa; 5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; b. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2019/13, LL Kab MBD: 18 hlm. 2016 100 PERBUP TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Perundang-undangan. Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan aset desa termasuk di dalamnya mengatur tentang pengelolaan, tukar menukar, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan serta ketentuan lain-lain. Halaman ini telah diakses 271 kalitentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 53); 6. Status Berlaku Sumber BERITA DAERAH. 38, BD No 38/2017. Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut: 1. 9. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu adanya ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa; b.